Indonesia adalah negara
yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, karena berada di antara
dua benua (Asia dan Eropa) serta dua samudra (Pasifik dan Hindia), sebuah
posisi yang strategis dalam jalur pelayaran perdagangan antar benua.
Perdagangan saat itu mengenal sebutan jalur sutra laut, yaitu jarur dari
Tiongkok dan Indonesia yang melalui Selat Malaka menuju ke India. Perdagangan
laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah
masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat
(Kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut
oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja
dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat
perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai
zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari
berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu,
karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang lewat di daerah
mereka.
Sejarah Perekonomian
Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 masa, yaitu:
1.
Masa Sebelum Kemerdekaan
Daya tarik Indonesia
akan sumber daya alam dan rempah-rempah membuat bangsa-bangsa Eropa
berbondong-bondong datang untuk menguasai Indonesia. Sebelum merdeka setidaknya
ada 4 negara yang pernah menjajah Indonesia, diantaranya adalah Portugis,
Belanda, Inggris, dan Jepang.
Pada masa penjajahan
Portugis, perekonomian Indonesia tidak banyak mengalami perubahan dikarenakan
waktu Portugis menjajah tidaklah lama disebabkan kekalahannya oleh Belanda
untuk menguasai Indonesia, sehingga belum banyak yang dapat diberlakukan
kebijakan.
Dalam masa penjajahan
Belanda selama 350 tahun Belanda melakukan berbagai perubahan kebijakan dalam
hal ekonomi, salah satunya dengan dibentuknya Vereenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC). Belanda memberikan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda
dengan tujuan menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus
untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris.
Untuk mempermudah
aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
a. Hak mencetak uang
b. Hak mengangkat dan
memberhentikan pegawai
c. Hak menyatakan
perang dan damai
d. Hak untuk membuat
angkatan bersenjata sendiri
e. Hak untuk membuat
perjanjian dengan raja-raja
Hak-hak itu seakan
melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun walau
demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.
Kenyataannya, sejak
tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan
pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.
Namun pada tahun 1795,
VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia
Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain
disebabkan oleh :
a. Peperangan yang
terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar
b.Penggunaan tentara
sewaan membutuhkan biaya besar
c.Korupsi yang
dilakukan pegawai VOC sendiri
d.Pembagian dividen
kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit
Cultuurstelstel (sistem
tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch
dengan tujuan memproduksi berbagai komoditi yang diminta di pasar dunia. Sistem
tersebut sangat menguntungkan Belanda namun semakin menyiksa pribumi. Sistem
ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka memperkenalkan penggunaan
uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas
ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar
dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan
dalam pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik
Mataram–yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak
mendapat imbalan–dan memotivasi para pejabat Belanda dengan cultuurprocenten
(imbalan yang akan diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang).
Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu
cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja
rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai
mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan
tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu
meningkatnya taraf hidup
Sistem Ekonomi Pintu
Terbuka (Liberal) terjadi karena adanya desakkan kaum Humanis Belanda yang
menginginkan perubahan nasib warga pribumi kearah yang lebih baik dengan
mendorong pemerintah Belanda mengubah kebijakkan ekonominya. Dibuatlah
peraturan-peraturan agrarian yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan
tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun dan aturan tentang tanah yang
boleh disewakan dan yang tidak boleh. Pada akhirnya, sistem ini bukannya
meningkatkan kesejahteraan pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama
bagi para kuli kontrak yang tidak diperlakukan layak.
Inggris berusaha
merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh
Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Selain itu, dengan landrent,
maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris
atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah
jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi
daerah pemasaran produk dari negara penjajah.
Pemerintah militer
Jepang menerapkan kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi untuk mendukung
gerak maju Jepang dalam Perang Pasifik. Akibatknya terjadi perombakan
besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan merosot tajam
dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk
memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur
menempati prioritas utama.
2.
Masa Orde Lama
a)
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal
kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih
dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946 pemerintah RI
mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.
Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar
negeri mengakibatkan kekosongan kas negara.
Dalam menghadapi krisis
ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan, diantaranya :
Pinjaman Nasional,
menteri keuangan Ir. Soerachman dengan persetujuan Badan Pekerja Komite
Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan
dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun.
Hubungan dengan
Amerika, Banking and Trade Coorporation (BTC) berhasil mendatangkan Kapal
Martin Behrman di pelabuhan Ciberon yang mengangkut kebutuhan rakyat, namun
semua muatan dirampas oleh angkatan laut Belanda.
Konferensi Ekonomi,
Konferensi yang membahas mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi
bahan makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan asing.
Rencana Lima Tahunan
(Kasimo Plan), memberikan anjuran memperbanyak kebun bibit dan padi ungul,
mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami
tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
Keikutsertaan Swasta
dalam Pengembangan Ekonomi Nasional, mengaktifkan dan mengajak partisipasi
swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal kemerdekaan.
Nasionalisasi de
Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia,
Sistem Ekonomi Gerakan
Benteng (Benteng Group)
Sistem Ekonomi Ali-Baba
b)
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian diserahkan
sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing
dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia.
Usaha-usaha yang
dilakukan untuk mengatasinya antara lain:
Gunting Syarifuddin,
yaitu pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar
tingkat harga turun
Program Benteng
(Kabinet Natsir), yaitu menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi
dalam perkembangan ekonomi nasional
Pembatalan sepihak atas
hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
c) Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat Dekrit
Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan
struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segalanya diatur
pemerintah). Namun lagi-lagi sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi
Indonesia. Akibatnya adalah :
Devaluasi menurunkan
nilai uang dan semua simpanan di bank diatas 25.000 dibekukan
Pembentukan Deklarasi
Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara
terpimpin
Kegagalan dalam
berbagai tindakan moneter
3.
Masa Orde Baru
Pada awal orde baru,
stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah
berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan
pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana
dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan
pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka
dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi
pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur
tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas.
Kebijakan ekonominya
diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan
: kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan
kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran
pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum
pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang
disebut Pelita.
Hasilnya, pada tahun
1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan
indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan
penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah
juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran
lewat KB.
Namun dampak negatifnya
adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam,
perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok
dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri.
Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat
korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan
ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil.
Sehingga meskipun
berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan
nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas
dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga
meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan
menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
4.
Masa Orde Reformasi
Orde reformasi dimulai
saat kepemimpinan presiden BJ.Habibie, namun belum terjadi peningkatan ekonomi
yang cukup signifikan dikarenakan masih adanya persoalan-persoalan fundamental
yang ditinggalkan pada masa orde baru. Kebijakan yang menjadi perhatian adalah
cara mengendalikan stabilitas politik. Sampai pada masa kepemimipinan presiden
Abdurrahman Wahit, Megawati Soekarnoputri, hingga sekarang masa kepemimpinan
presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun masalah-masalah yang diwariskan dari masa
orde baru masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya. Bisa dilihat dengan
masih adanya KKN, inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya
nilai tukar rupiah yang menjadi masalah polemik bagi perekonomian Indonesia.
a) Masa Kepemimpinan Megawati
Soekarnoputri
Masalah yang mendesak
untuk dipecahkan adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang
dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
a. Meminta penundaan utang sebesar US$ 5,8
Milyar pada pertemuan paris Club ke-3 dan mengalokasikan pemabayaran utang luar
negri sebesar 116,3 Trilliun.
b. Kebijakan privatisasi BUMN.
Privatisasi yaitu
menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi
perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi
beban negara. Penjaualan tersebut berhasil menaikan partumbuhan ekonomi
Indonesia menajadi 4,1%. Namun kebijakan ini menibulkan kontroversi yaitu BUMN
yang di privatisasikan dijual pada perusahaan asing.
b) Masa kepemimpinan Bapak Susilo
Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial
pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, yang dilatarbelakangi
oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi
sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyrakat. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang
kedua yakni BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan
BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga banyak
menimbulkan masalah sosial. Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan
pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada
bulan 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Dengan semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapakan jumlah kesempatan
kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan oktober 2006 Indonesia
melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS. Harapan
kedepannya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam
menentukan kebijakan dalam negeri.
ANALISIS :
Dari sejarah perekonomian indonesia diatas kita
dapat mengetahui bahwa indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya
alam, dan juga sumber daya manusia. Tak heran jika dijaman dahulu orang-orang
eropa berbondong-bondong datang ke indonesia hanya untuk mendapatkan sumber
daya yang melimpah, jadi bisa dilihat indonesia sudah memiliki peluang yang
sangat besar untuk mengembangkan sektor perekonomian yaitu, sumber daya alam
dan sumber daya manusia. Perekonomian di Indonesia ini sangatlah penting yang
kerap kurang menjadi perhatian bahkan mayoritas masyarakat Indonesia sendiri
tidak mengetahui tentang sejarah awal mula perekonomian di Indonesia. Kita
sebagai pemuda bangsa Indonesia harus mempelajari tentang sejarah perekonomian
di indonesia ini agar kita dapat mengambil pelajaran serta hal penting yang
kelak dapat menjadi pedoman kita untuk mengambil perekonomia yang baik.
Perekonomian Indonesia berawal dari zaman kerajaan,
dimana kerajaan yang ada di Indonesia sudah mulai mengolah rempah-rempah untuk
diperdagangkan, dimana bagi bangsa asing merupakan suatu komiditi yang bernilai
besar. Namun pada saat itu, kerajaan di Indonesia masih mengandalkan sektor
pertanian dan perkebunan, sehingga, bangsa asing mulai mencari keberadaan
rempah-rempah tersebut. Pada masa itu perekonomian indonesia bergantung pada
sektor pertanian dan perdagangan. Masuknya Belanda ke indonesia pada tahun 1602
mengawali Sejarah Monopoli VOC. Penjajahan oleh belanda yang berlangsung kurang
lebih selama 3,5 abad itu tentu berdampak besar pada perekonomian serta
kebijakan ekonomi indonesia pada kala itu.Vwewwnigde Oost-Indische Compagnie
(VOC) Adalah Satu kebijakan yang dibuat pada masa itu. Kewenangan mencetak
uang, menyatakan perang dan damai, membuat angkatan bersenjata milik sendiri,
serta melakukan perjanjian dengan raja-raja.serta kebijakan Cultuur Stelstel
(Tanam Paksa) yang dibuat oleh Van Den Bosch setalah bubarnya VOC. Belanda pun
dapat diusir dan di gantikan Jepang pada masa perang dunia II dan mengawali Era
kependudukan Jepang . Walaupun hanya terjadi 3,5 tahun jepang pun telah merubah
kebijakan oleh belanda dengan Perluasan Areal Persawahan dan Pengawasan
Pertanian dan Perkebunan.
Setelah Indonesia merdeka dan dipimpin oleh
Soekarno, banyak kebijakan yang diambil karena tidak stabilnya perekonomian
pasca kemerdekaan, seperti nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank
Indonesia yang pada akhirnya menjadi bank sentral, program Benteng, dan masih
banyak lagi. Masuk ke orde baru pimpinan Soeharto, kebijakan utama yang diambil
adalah stabilisasi ekonomi pasca orde lama. Berorientasi pada pengendalian
inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan kesejahteraan masyarakat. Pada masa
Soeharto, juga membuat rencana-rencana untuk Indonesia ke depannya, yaitu
Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Masa orde baru juga mampu menerapkan
swasembada pangan dan meningkatkan produksi beras nasional, serta dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia kala itu, walaupun Soeharto mundur
dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998.
Era reformasi sepeninggalan rezim Soeharto, yang
dipegang oleh B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid tidak terlalu banyak
memberikan kestabilan ekonomi Indonesia karena beliau fokus kepada kestabilan
politik. Rezim Megawati Soekarnoputri pun memicu banyak kontroversi, karena
memprivatisasi BUMN meskipun hasil penjualan tersebut dapat menaikkan
pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1% kala itu. Setelah masa Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono
memegang kekuasaan. Banyak kebijakan yang diambil pada masa SBY, yaitu
menaikkan harga BBM, memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan masih banyak
lagi. Setelah SBY, barulah Joko Widodo memegang kekuasaan sampai sekarang.
Kebijakan yang telah dibuat, yaitu mempercepat pembangunan daerah tertinggal,
meratakan harga BBM diseluruh daerah, Tax Amnesty, dan lain sebagainya.
Jadi menurut saya, Indonesia sudah mempunyai modal
yang sangat besar yaitu sumber daya alam dan manusianya, apabila pemerintah
dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di indonesia dengan baik dan benar
dan dapat memanfaatkan potensinya, maka Indonesia tidak perlu minta bantuan
dari pihak asing manapun sehingga masyarakat dapat berinovasi dalam membuat
usaha untuk memajukan perekonomian di indonesia,yang menjadi masalah adalah
peran ekonomi merupakan peran yang sangat vital dalam menentukan negara
tersebut maju atau masih berkembang. Intinya adalah bukan hanya pemerintah saja
yang ikut serta dalam perkembangan perekonomian di indonesia tapi seluruh
masyarakat Indonesia juga harus ikut serta membantu perekonomian Indonesia.
Apabila pemerintah dan masyarakat dapat berkerja sama dengan baik maka dapat
dipastikan perekonomian di Indonesia menjadi salah satu yang terbaik diantara
negara-negara lainnya, dan dapat dipastikan juga Indonesia menjadi negara yang
maju.
SUMBER
:
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengangguran
http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab8-masalah-pokok-perekonomian_indonesia.pdf
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi
http://www.inekriestianti.blogspot.com
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf
http://onlinebuku.com/2009/03/06/sejarah-perekonomian-indonesia/
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090411185823AAjhb
